Pilkada 2020, KPU Rancang Gunakan E-Rekap

Foto : Komisioner KPU Kaur Irpanadi saat menghadiri rapat konsulnas di Jakarta beberapa waktu lalu.

KAUR – Proses rekapitulasi hasil perolehan suara pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak 2020 mendatang akan berbeda dengan system rekapitulasi pada pemilu serentak Pilpres dan Pileg 17 April 2019 lalu. Apa itu? Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mulai merancang dalam pilkada yang akan digelar 23 September mendatang akan menggunakan system elektronik rekapitulasi atau E-Rekap dalam penghitungan hasil perolehan suara.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Meixxy Rismanto, SE melalui Divisi Teknis Irpanadi, S.Ikom mengungkap rencana penggunaan E-Rekap pada Pilkada mendatang sudah dibahas dalam rapat Konsolnas oleh KPU RI di Jakarta beberapa waktu lalu. Nantinya KPPS tidak lagi melakukan penyalinan terhadap hasil rekap C1 Plano. Akan tetapi setiap KPPS  salah satu anggotanya wajib memiliki smartphone. Fungsinya untuk mengambil gambar atau foto hasil rekap C1 Plano untuk di dokumentasikan. Kemudian dikirimkan ke KPU Kabupaten/Kota serta diberikan kepada Saksi TPS dan Pengawas TPS yang terdaftar. Untuk daerah yang belum memiliki akses jaringan internet, maka KPU RI akan berkoordinasi dengan pihak terkait, bahkan tidak menutup kemungkinan akan nada aplikasi khusus untuk memudahkan proses penggunaan E-Rekap tersebut.

‘’Sistem E-Rekap ini kelebihannya aksesnya cepat, hasil dapat diketahui lebih cepat, lebih akurat, dan hemat anggaran. Serta nantinya akan menggunakan teknologi OCR yang akan merubah foto C1 Plano menjadi angka atau tidak lagi melakukan rekapitulasi atau entry manual,’’ kata Irpanadi kemarin.(1/10).

Menurut Irpanadi, penggunaan E-Rekap juga untuk mengurangi atau mengantisipasi kesalahan dalam proses pencatatan salinan dan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat panitia ad hoc. Bahkan KPU RI juga akan mewacanakan untuk mentiadakan fomulir C7 atau daftar hadir. Melainkan akan dimasukan dalam formulir lainnya.

‘’Formulir C7 juga rencananya tidak ada lagi. Tapi nanti pemilih akan tetap mengisi daftar hadirnya pada kolom daftar pemilih tetap (DPT) yang ada di setiap KPPS,’’ terangnya.

Untuk itu, jika rencana tersebut benar-benar terealisasi, maka tidak menutup kemungkinan dalam proses perekrutan KPPS nantinya diwajibkan ada yang memiliki smartphone. Serta mampu dalam penggunaan aplikasi atau teknologi. Sebab smartphonenya juga tentu yang memiliki fitur foto dengan ukuran Pixel yang memenuhi syarat.

‘’Mudah-mudahan regulasi tersebut secepatnya turun. Sehingga nantinya akan disosialisasikan bahkan menjadi bahan bimbingan teknis. Sehingga proses tahapan rekapitulasi pada pilkada mendatang benar-bernar berkualitas dan berintegritas,’’ demikian Irpanadi.(xx)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *