KPU Perkuat Sistem Informasi, Antisipasi Serangan Siber dan Hoaks Pemilu

Jakarta, kpu.go.id – Pelaksanaan pemungutan suara 17 April 2019 kian dekat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun meresponnya dengan terus meningkatkan kesiapan, salah satunya memperkuat sistem informasi yang dibangun untuk publikasi informasi pemilu kepada masyarakat. Kesiapan ini juga dilakukan sebagai upaya mengantisipasi serangan siber terhadap situs KPU dan berita bohong (hoaks) pemilu yang berupaya mendelegitimasi kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu.
Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan Keamanan Sistem Informasi Pemilu 2019, di Surabaya, Senin (28/1/2019).
“Semua pihak harus waspada, karena serangan siber bisa menimpa siapa saja. Jika KPU RI sudah kuat, maka mereka bisa saja menyerang dari bawah atau KPU di daerah, untuk itu semua harus kuat. KPU juga bekerjasama dengan pihak-pihak lembaga terkait dalam mengantisipasi apabila ada serangan siber dan hoaks pemilu tersebut,” tutur Arief.
Senada, Komisioner KPU RI Viryan juga mengingatkan jika serangan siber bisa dilakukan dengan dua cara, serangan kepada perangkat KPU atau infrastruktur pada sistem informasi dan serangan melalui hoaks pemilu. Bahkan pada kurun waktu 2018, dia menyebut terdapat 62 hoaks pemilu yang menyerang KPU.
“KPU telah melakukan langkah-langkah konkret untuk mencegah dan mengantisipasi kondisi tersebut. Namun persoalannya bukan hanya pada bimtek atau pelatihan ini, tetapi juga komitmen kita semua untuk menerapkan dengan sungguh-sungguh. Salah satunya semua harus mulai menggunakan email resmi @kpu.go.id dalam berkomunikasi terkait data diinternal KPU demi keamanan atas potensi serangan siber tersebut,” jelas Viryan.
Pria yang memang membidangi Divisi Data dan Informasi di KPU RI juga menyesalkan, apabila ada pihak yang mencoba membentuk opini publik melalui serangan hoaks pemilu dengan mengarah ke penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu curang dan berpihak, sehingga pemilu dianggap tidak legitimate. Apalagi jika menyebut hadirnya Relawan Demokrasi (Relasi) yang dibentuk KPU merupakan upaya untuk memenangkan salah satu pihak. “Padahal Relasi dibentuk untuk menguatkan penyelenggaraan pemilu dalam pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat,” jelas dia.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Data Informasi Sumariyandono menekankan pentingnya pengamanan sistem informasi ini. Persoalan bukan saja dari luar KPU, tetapi juga karena ketidaktahuan diinternal KPU dalam mengamankan sistem informasi. Untuk itu, bimtek ini digelar bersama KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, sehingga semua jajaran KPU dari pusat hingga daerah bisa perkuat pemahaman sistem informasinya. (Hupmas KPU Arf/Foto: Arf/ed diR)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *